Kemendikbud sudah berdiri sejak awal kemerdekaan pada 1945. Kala itu Kemendikbud masih bernama Departemen Pengajaran, dengan Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran pertama.
Pendidikan awalnya bukan bertujuan untuk mencerdaskan 'kaum pribumi', melainkan demi kepentingan kolonial. Meski demikian semangat nasionalisme kaum pemuda yang tinggi saat itu membuat pendidikan dan pengajaran menjadi salah satu bagian untuk membangun identitas diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka.
Perlahan Departemen Pengajaran mulai melakukan berbagai langkah untuk mencerdaskan bangsa, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.
Di masa Kabinet Syahrir II, Departemen Pengajaran membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia. Panitia ini bekerja menyusun dasar-dasar pengajaran baru.
Memasuki era 1951-1959, Departemen Pengajaran berganti nama menjadi Departemen Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950 menunjuk Bahder Johan sebagai menteri kala itu.
Namun Bahder Johan tak menempati kursi menteri dalam waktu lama. Gejolak politik pada era demokrasi liberal membuat kementerian yang fokus membuat bahan ajaran ini gonta-ganti menteri.
Pada April 1951, Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K, kemudian Bahder Johan kembali menjabat Menteri PP dan K, digantikan oleh Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangun Pranoto, dan Prof. Dr. Prijono.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi awal mula era baru, yakni era demokrasi terpimpin. Di era ini juga, status Departemen PP dan K berganti menjadi Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959-18 Februari 1960, ada tiga menteri muda yang mengurusi pendidikan.
Ketiga menteri itu adalah, Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil yang diduduki oleh Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K diduduki Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.
Bergesernya Presiden Sukarno pada 1966 digantikan oleh Presiden Soeharto membuat peralihan bentuk pemerintahan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era ini dikenal sebagai Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak dipimpin oleh tiga menteri muda, melainkan hanya satu menteri seperti sebelumnya.
Pada masa ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Dr. Daud Joesoef, kemudian digantikan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Kemendikbud di era ini melahirkan banyak kebijakan yang hingga kini masih diterapkan. Di antaranya bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD), kuliah kerja nyata (KKN) untuk mahasiswa.
Setelah lengsernya Soeharto dari jabatan presiden, dimulailah era reformasi (1998-2011). Kabinet Pemilu pada 1999 yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Menteri Pendidikan Nasional saat itu diduduki oleh Dr. Yahya Muhaimin.
Tak berlangsung lama, pada 2001 MPR menurunkan Gus Dur melalui sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Megawati, Mendiknas dijabat oleh Prof. Drs. A. Malik Fadjar.
Setelahnya pada pemilihan umum 2004 terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dua kali berturut-turut. Selama masa kepemimpinan SBY, Mendiknas dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, dan Prof. Dr. Ir. Mohamad Nuh.
Istilah departemen diubah menjadi kementerian pada 2011. Selanjutnya pada 2021, bidang pendidikan dan kebudayaan kembali disatukan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di era reformasi, beberapa kebijakan pendidikan yang masih dipakai hingga hari ini adalah perubahan IKIP menjadi universitas, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pendidikan karakter.
Setelah pemerintahan SBY, kursi presiden diduduki oleh Joko Widodo pada pemilu 2014. Di masa pemerintahan Jokowi pertama, ia menunjuk Anies Baswedan sebagai Mendikbud hingga tahun 2016. Anies yang memenangkan pilgub DKI Jakarta kemudian dicopot sebagai menteri dan digantikan Muhadjir Effendy pada 2017-2019. Pada kabinet Jokowi selanjutnya, ia menunjuk Nadiem Makarim sebagai Mendikbud hingga saat ini.
Kontributor Informasi: M Sulthon (X OTKP 2)
Sumber artikel CNN Indonesia "Sejarah Kemendikbud: dari Ki Hadjar Dewantara hingga Nadiem" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210411160456-20-628504/sejarah-kemendikbud-dari-ki-hadjar-dewantara-hingga-nadiem.
Posting Komentar untuk "Sejarah Kemendikbud: dari Ki Hadjar Dewantara hingga Nadiem "